tptgr adalah. 15. tptgr adalah

13. 4. 1225, : 68 Hlm. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas tata kelola pemerintah melalui pelaksanaan reformasi. kata Inspektur Provinsi Banten Kusmayadi, usai mengeglar sidang tersebut di Kantor Inspektorat Provinsi Banten, Rabu. disingkat TPTGR adalah suatu tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara, atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang daerah. 2. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang. adalah unsur pembantu MP-TPTGR yang melaksanakan fungsi kesekretariatan. 9. Inspektorat adalah lnspektorat Kabupaten Malang. Peraturan Perundang-undangan. Sebagai jaminan pembayaran hutangnya, Tergugat I menyerahkan jaminan berupa bilyet giro yang berlaku mundur tertanggal 23 April 2007 atas nama pemilik rekening Tergugat III yang kedudukannya adalah sebagai anak dari. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara atau13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang. Majelis Pertimbangan TPTGR yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang ex officio ditunjuk dan ditetapkan oleh bupati dalam penyelesaian kerugian daerah. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahandisingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang Daerah. 12. Tujuannya adalah verifikasi data dan informasi kerugian daerah yang. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun yang merugikan keuangan dan barang daerah. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak, beserta. 42. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun TIDAK DITEMUKAN. 25. Pemakai adalah Pejabat atau PNS yang ditunjuk memakai kendaraan dinasMAJELIS TPTGR BELUM TERIMA LAPORAN, 11 September 2019; Catatan: Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugasdisingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang daerah. akuntansi untuk aset adalah basis akrual, maka piutang pajak terjadi pada saat hak negara/daerah untuk menagih timbul. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun yang merugikan keuangan dan barang Daerah; 11. TPrGR Khusus adalah proses tuntutan TPrGR dalam hal Pelaku Kerugian Daerah meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan Dengan demikian teknologi tepat guna mempunyai kriteria yang dapat dikatan sebagai TTG, yaitu: 1. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat. 5. E. Permendagri 5. Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebasan; 32. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. 31. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendaharawan atau Pegawai/Orang bukan Bendaharawan dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (force majeure); 9. 4. Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu menggunakan self assessment, dimana wajib pajak menaksir serta menghitung pajaknya sendiri, dan melalui penetapan oleh kantor pajak. 2. Harus fair, jujur, transparan serta menggunakan nurani. pembahasan adalah: Apakah tugas pokok dan fungsi TPKN/D serta Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dalam penyelesaian ganti kerugian negara/daerah berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2016? III. E. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian. TPTGR adalah tuntutan yang dikenakan kepada Pejabat Pemerintah atau PNS yang perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mengakibatkan kerugian daerah. 404. SEKRETARIAT. 14. 19. PGR = AK – P. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. 22. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atasTuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) adalah sebagai berikut : a. Usaha tersebut memerlukan piranti – piranti lunak yang berupa petunjuk teknis sehingga dalam pelaksanaannya dapat terlaksana secara tepat waktu dan tepat jumlah. 543 orang. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. Dia berharap sidang tersebut menjadi perhatian semua pihak terutama pejabat. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1950, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun. Bersama dengan anak-anak perusahaan yang terletak di. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Pertimbangan adalah majelis yang menangani penyelesaian kerugian daerah. disebut TPTGR adalah auatu proses tuntutan melalui TP-TGR bagi Bendahara dan/at. 21. 33. 1997 - TPTGR. Sidang ini dipimpin oleh Wakil Ketua Majelis yaitu Inspektur Provinsi. TPTGR diakui ketika terbit putusan TPTGR yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) atau SKTJM. Salah satu kota yang menjalankan model kelembagaan ini adalah Kabupaten Gorontalo. Catatan Pojok. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang,Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Diunggah oleh Widha Izza. Dari jumlah usia kerja tersebut, hanya sebanyak 10. disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun yang merugikan keuangan dan barang Daerah; 11. Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) di Lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti;. adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah Tuntutan yang dikenakan kepada Pejabat Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil yang. Menindaklanjuti Intruksi Presiden tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan IntruksiPermen no. disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendaharawan atau Pegawai bukan bendaharawan dan Pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang milik Daerah. Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas untuk dan atas nama Salah satu tugas dari Majelis hasil temuan di lapangan terhadap ketiga Pertimbangan TPTGR adalah mengajukan OPD yang menjadi objek pemeriksaan dan usul penghapusan temuan bagi temuan- konfirmasi dari Inspektorat maka diketahui temuan yang sudah tidak dapat bahwa masih banyak OPD yang belum ditindaklanjuti, namun berdasarkan hasil membentuk tim. 2. selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara yang merugikan keuangan dan barang Daerah, termasuk Pegawai BUMD/BLUD. Setiap daerah mempunyai permasalahan yang berkaitan baik dengan keuangan ataupun dengan barang milik daerah khususnya kerugian daerah. 11. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak. 21. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yangGanti Rugi, yang selanjutnya disingkat TPTGR, adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara berdasarkan surat keputusan Walikota. 20. Setiap daerah mempunyai permasalahan yang berkaitan baik dengan keuangan ataupun dengan barang milik daerah khususnya kerugian daerah. 15. 3. Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TPTGR, adalah Tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang diangkat oleh Bupati. 41. Wanimbo. 32. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disebut TP adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. 18. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah. Jenis penelitian adalah penelitian normative dengan pendekatan yuridis (juridical approach), data yang digunakan data sekunder (kepustakaan) yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Masyarakat mampu mempelajari, menerapkan, memelihara teknologi tepat guna tersebut 4. Konawe Utara yang ditandatangani oleh Sdri. Tim TPTGR adalah tim yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan atau putusan tentang Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan. 11. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 38 Bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat PP Tahun 2016 Tempat Penetapan Jakarta Tanggal Penetapan 12 Oktober 2016 Tanggal Pengundangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, Pengurus/Penyimpan Barang, Pegawai Bukan Bendahara, atau pengurus/Penyimpan Barang, atau Pihak Ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah. 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahanselanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara, dan pihak ketiga yang merugikan keuangan dan barang milik daerah, termasuk Pegawai BUMD/BLUD. 543. Ganti Rugi, yang selanjutnya disebut TPTGR, adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara berdasarkan surat keputusan bupati. . Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan TLHP BPK dan APIP. 24 bab ketentuan penutup pasal 36 pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, peraturan. 21. Bupati Usman G. disingkat TPTGR adalah suatu tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara, atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah. Berdasarkan Peraturan. au Pegawai dalarn kedudukannya bukan bendahara serta Pihak Lain yang merugikan keua. selanjutnya disebut Majelis TPTGR adalah para pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian daerah. disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang daerah. Salah satu tugas dari Majelis hasil temuan di lapangan terhadap ketiga Pertimbangan TPTGR adalah mengajukan OPD yang menjadi objek pemeriksaan dan usul penghapusan temuan bagi temuan- konfirmasi dari Inspektorat maka diketahui temuan yang sudah tidak dapat bahwa masih banyak OPD yang belum ditindaklanjuti, namun berdasarkan hasil membentuk tim. 10. 20. 25. 4 9. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kuangan dan Asset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kuangan dan Asset Kabupaten Malang; 8. Ia juga akan tetap berkoordinasi dengan BPKAD sebagai instansi yang menjadi pusat TPTGR sebelumnya. 2) Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak manapun yang merugikan keuangan dan barang Daerah. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang43. yang selanjutnya disingkat TPTGR, adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh Kepala BPKP. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menunjuk Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada BAS, akun terkait tuntutan ganti rugi/tuntutan. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tunjangan guru PNS. 2. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. T. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah. Perbup Sleman Nomor 1. memimpin/mengarahkan seluruh kegiatan Majelis Pertimbangan ; 2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Pengetahuan yang tercantum di KEMENKEUPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Pembebasan adalah membebaskan atau meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya tetapi atas dasar pertimbanganBuletin Teknis Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 3 1 BAB II NERACA 2 3 A. “Tema pengentasan kemiskinan, salah satu alasannya, diambil karena pandemi Covid-19 sangat berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TPTGR bagi Bendahara dan/atau Pengurus. 31. 20. Namun dalam praktiknya, proses pembuktian yang dilakukan aparat penegak hukum tidaklah mudah, sebab pelaku kerap. 7. Dasar Hukum Tptgr. Peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan. 356/IP/295. KARUBAGA, MCINews - Bupati Usman G Wanimbo SE MSi menyampaikan bahwa Seluruh jajaran Aparat Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Tolikara harus memiliki integritas, kejujuran dan cermat dalam bekerja mengelola anggaran yang dipercayakan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak terjerumus dalam tindakan yang merugikan. Negara,Lima. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau10. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 19 th_2016 ttg pedoman pengelolaan barang milik daerah. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik. TPTGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan dan terdapat ahli waris, keluarga terdekat, atau pengampu dan bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. • au pun 6. close menu Bahasa. Unit Pengendalian Gratifikasi. 25. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disebut TP adalah suatu tata cara perhitungan t. 000. selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan terhadap bendahara, pengurus/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara atau pengurus/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan atau barang Daerah. Dokumen ini penting untuk digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan. Yang telah diselesaikan sebanyak 8 kasus sebesar RPI miliar, sedangkan yang belum dilunasi sebanyak 119 kasgs sebesar Rp5,44. disebut TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TPTGR bagi Bendahara dan/atau Pengurus Barang dan Pegawai Negeri Sipil serta pihak lain yang merugikan keuangan dan barang milik daerah. 7. disingkat TPTGR adalah suatu bagi bendahara atau Pegawai proses tuntutan melalui TP dan TGR bukan bendahara, Pejabat lainnYa bergerak malrpun tidak yang meruPakan satuan atau ditimbang termasuk seJenls; 16. Government & Nonprofit. Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi bendahara atau pegawai bukan bendahara,. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian. TPTGR) Keuangan Dan Barang Daerah sudah mulai melaksanakan persidangan dengan rencana menghadirkan 3 orang sebagai tertuntut, namun persidangan yang digelar Jum’at kemarin pada ruang rapat setda hanya dihadiri. Dasar Hukum Tptgr. erhadap bendahara, jika dalam pengurusannyaLayanan ini merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan RI. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1 ) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian TPP di lingkungan Pemerintah. 11. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disebut TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagiGanti Rugi, yang selanjutnya disebut TPTGR, adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara berdasarkan surat keputusan bupati. PeraturanKeputusan Kepala BPKP tahun 2011 PER 434 Thn kata Inspektur Provinsi Banten Kusmayadi, usai mengeglar sidang tersebut di Kantor Inspektorat Provinsi Banten, Rabu. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk- 3 8. PT. Sidang TPTGR dengan majelis dipimpin Penjabat Sekda NTB, anggota dari unsur YUSRAN LAPANANDA, SH. 25. (TPTGR) akirnya memanggil para penunggak kerugian negara yang belum menyelesaikan kewajibannya.